Ketentuan Kerja

Hasil

Persentase guru dan tenaga pendidik lainnya yang telah menandatangani kontrak yang mengatur besaran gaji serta ketentuan kerja mereka

Indikator ini mengukur proporsi guru dan tenaga pendidik yang telah diberikan dan menandatangani kontrak yang menetapkan bagaimana dan sebesar apa mereka diberi imbalan atas pekerjaan mereka (baik berupa uang maupun non-uang) serta di bawah kondisi apa mereka setuju untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

1) Tentukan jumlah total guru yang menjadi sasaran kegiatan ini (misalnya, terdapat 30 guru yang bekerja di sekolah yang menerima dukungan). Data ini dapat diperoleh dari dokumentasi tingkat proyek atau diminta kepada pihak pengelola sekolah atau ruang belajar, maupun kepada otoritas pendidikan yang berwenang.

 

2) Jika dikontrak oleh proyek/program, tinjau kontrak guru/tenaga pendidik untuk memastikan apakah kontrak tersebut mencantumkan besaran imbalan dan ketentuan kerja. Jika dikontrak oleh pemerintah pusat atau otoritas pendidikan yang berwenang, mintalah izin dari badan pengelola/otoritas yang berwenang untuk meninjau kontrak standar. Lihat bagian “Catatan Penting” di bawah ini untuk panduan tambahan dan pertimbangan terkait sensitivitas konflik.

 

3) Jika kontrak-kontrak tersebut tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka anggaplah 0% dari guru/tenaga pendidik telah menandatangani kontrak yang menetapkan besaran gaji dan ketentuan kerja mereka.

 

4) Jika kontrak-kontrak tersebut memang mencantumkan ketentuan-ketentuan tersebut, gunakan catatan administratif (salinan cetak atau arsip digital dari proyek/program) untuk menentukan berapa banyak guru atau tenaga pendidik yang telah menandatangani kontrak yang dianggap mencantumkan baik ‘imbalan’ maupun ‘ketentuan kerja’ guru/tenaga pendidik. Misalnya, dari 30 guru di sekolah tersebut, hanya 25 yang telah menandatangani kontrak yang mencantumkan imbalan dan ketentuan kerja mereka.

 

5) Untuk menentukan nilai indikator tersebut, bagi angka ini dengan jumlah total guru/tenaga pendidik di wilayah sasaran yang dimaksud, lalu kalikan dengan 100. Misalnya, 25/30 = 0,83 × 100 = 83% guru telah menandatangani kontrak yang mengatur besaran gaji dan kondisi kerja mereka.

Pengelompokan data dapat dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau jenis sekolah atau ruang belajar (formal versus non-formal). Data juga dapat dikumpulkan mengenai karakteristik demografis guru (misalnya, kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, etnis, bahasa ibu, kuintil kekayaan, disabilitas, status pengungsian, dan/atau kelompok rentan atau terpinggirkan lainnya) sesuai kebutuhan.

1) Ini adalah IndikatorINEE 4.8.

 

2) Pedoman utama mengenai indikator ini dirancang untuk mengukur proporsi guru sasaran yang telah menandatangani kontrak yang mencantumkan besaran gaji dan kondisi kerja mereka. Jika tujuan indikator ini adalah untuk menilai tren yang lebih luas terkait gaji dan kondisi kerja, di luar cakupan proyek, indikator ini juga dapat digunakan untuk mengukur proporsi seluruh guru di wilayah tersebut—baik yang menjadi sasaran program maupun tidak—yang telah menandatangani kontrak yang mencantumkan besaran gaji dan kondisi kerja mereka. Untuk melakukannya, gunakan jumlah total guru di sekolah/ruang belajar/masyarakat/wilayah sasaran yang dinilai sebagai penyebut (bukan jumlah guru sasaran). Data ini dapat diminta dari pihak pengelola sekolah atau ruang belajar, atau dari otoritas pendidikan yang berwenang. Data yang dikumpulkan dari pengukuran indikator dengan cara ini dapat digunakan untuk mengadvokasi kondisi yang lebih adil bagi para guru secara lebih luas.

 

3) Jika mengumpulkan informasi mengenai upah dan kondisi kerja di tingkat nasional atau yang lebih luas, yang melampaui cakupan suatu proyek atau program tertentu, pastikan untuk mempertimbangkan dengan cermat risiko-risiko yang terkait, seperti memicu ketidakpuasan, meningkatkan ketegangan, dan menimbulkan kerugian. Peran organisasi/lembaga yang mengumpulkan informasi tersebut juga perlu dipertimbangkan dengan cermat, termasuk tujuan pengumpulan data tersebut dan mandat untuk melakukannya.

 

4) [Opsional] Untuk menentukan keabsahan, keadilan, atau kewajaran besaran kompensasi atau kondisi kerja, lakukan langkah-langkah tambahan berikut:

• Tentukan jenis kompensasi apa yang dianggap sah untuk indikator ‘kompensasi’. Misalnya, apakah ada jumlah tertentu yang harus diterima oleh guru atau tenaga pendidik agar dianggap ‘telah menerima kompensasi’ atas pekerjaan mereka (lihat standar nasional atau standar Kelompok Kerja/Kluster Pendidikan, jika tersedia). Hal ini bisa berupa pembayaran sekali saja atau jumlah yang diberikan secara berkala.
• Tentukan kapan indikator ‘kondisi kerja’ dianggap valid. Penting untuk menentukan informasi mana (yang spesifik konteks atau tidak) yang termasuk dalam kategori ‘kondisi kerja’ dan seberapa banyak informasi yang diperlukan agar indikator tersebut valid. Misalnya, apakah cukup hanya mencantumkan jumlah jam kerja per minggu dalam kontrak, atau apakah jumlah hari cuti, kebijakan lembur, asuransi kesehatan, dan sebagainya juga harus disebutkan.  Jika memungkinkan, rujuklah pada undang-undang dan standar ketenagakerjaan nasional yang berlaku untuk sekolah/pendidikan. Jika tidak memungkinkan, rujuklah pada standar nasional atau standar Kelompok Kerja/Kluster Pendidikan, atau standar yang berlaku di dalam organisasi.
• Untuk menganalisis data lebih lanjut, periksa para guru/tenaga pendidik yang belum menandatangani kontrak yang mengatur besaran gaji dan kondisi kerja, serta periksa apa saja kesamaan di antara mereka. Hal ini dapat memberikan informasi mengenai alasan atau kriteria mengapa mereka menerima/tidak menerima atau menandatangani/tidak menandatangani kontrak.
• [Opsional] Untuk mengidentifikasi persentase guru yang mendapat dukungan melalui ketentuan kerja yang terkoordinasi di antara para pemangku kepentingan/mitra di bidang pendidikan (INEE , indikator 4.9), gunakan ketentuan kerja yang telah distandardisasi oleh Kelompok Kerja/Kluster Pendidikan setempat atau Kementerian Pendidikan untuk menentukan apakah suatu kontrak memenuhi standar tersebut atau tidak. Hal ini dapat mencakup deskripsi jabatan yang distandardisasi, uraian mengenai kondisi kerja, serta kode etik yang harus dicantumkan dalam kontrak:

         - Tugas dan tanggung jawab pekerjaan;

         - Kompensasi;

         - Persyaratan kehadiran;

         - Jam dan hari kerja;

         - Jangka waktu kontrak;

         - Kode etik;

         - Mekanisme dukungan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.

Setelah diketahui guru atau tenaga pendidik mana saja yang memiliki ketentuan tersebut dalam kontraknya, ikuti cara perhitungan yang sama seperti yang dijelaskan di atas.

 

5) Indikator terkait: 

     INEE

        - 4,9% guru mendapat dukungan melalui ketentuan kerja yang terkoordinasi di antara para pemangku kepentingan/mitra di bidang pendidikan

     IndiKit

        - Persentase pekerja yang memiliki kontrak kerja formal (lihat indikator Keamanan Kerja )